PERATURAN AKADEMIK, PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT

PERATUTAN AKADEMIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan akademik ini yang dimaksud dengan:

(1)      Peraturan akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya adalah semua peraturan yang mengikat elemen-elemen di dalam sistem pelaksanaan pendidikan.

(2)      Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan program studi Diploma III dan Diploma IV kesehatan.

(3)      Direktur adalah pimpinan tertinggi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Poltekkes Kemenkes Surabaya.

(4)      Jurusan adalah satuan struktural Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagai unsur pelaksana akademik yang bertugas mengelola 13 Program Studi,

(5)      Dosen Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tugas utama mengajar pada Poltekkes Kemenkes Surabaya.

(6)      Dosen pembmkbing akademik adalah dosen biasa pada Program Studi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur bertugas membimbing dan mengarahkan proses belajar sejumlah mahasiswa.

(7)      Mahasiswa adalah seseorang yang telah terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Poltekkes Kemenkes Surabaya.

(8)      Mahasiswa baru adalah seseorang yang baru pertama kali terdaftar mengikuti suatu program studi di Poltekkes Kemenkes Surabaya.

(9)      Program Studi/jurusan adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan vokasional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa peserta didik mampu menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum (Pasal 1 ayat 5 SK Mendiknas RI Nomor 232/U/2000).

(10)    Akreditasi adalah pengakuan atas program studi pada perguruan tinggi yang memenuhi standar minimal sesuai penetapan Badan Akreditasi Nasional atau badan akreditasi lain dari dalam dan luar negeri (Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 7 Kep.Mendiknas RI No: 004/U/2002).

(11)    Kurikulum Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian terhadap hasil-hasilnya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang disusun menurut acuan kurikulum pendidikan tinggi (Pasal 1 ayat 6 SK Mendiknas RI Nomor 232/U/2000).

(12)    Kurikulum inti adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi yang memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan dan kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam menyelesaikan suatu program studi (Pasal 7 ayat 2 SK Mendiknas RI Nomor 232/U/2000 ).

(13)    Kurikulum institusional adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berkenaan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas Poltekkes Kemenkes Surabaya (Pasal 7 ayat 4 SK Mendiknas RI Nomor 2321U/2000).

(14)    Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaaan. (Pasal 1 ayat 7 SK Mendiknas RI Nomor 232/U/2000).

(15)    Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu. (Pasal 1 ayat 8 SK Mendiknas RI Nomor 232/U/2000).

(16)    Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai. (Pasal 1 ayat 9 SK.Mendiknas RI Nomor 232/U/2000).

(17)    Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang dilperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai. (Pasal 1 ayat 10 SK Mendiknas RI Nomor: 232/U/2000).

(18)    Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya (Pasal 1 ayat 11 SK Mendiknas RI Nomor 232/U/2000).

(19)    Indeks prestasi semester adalah bilangan dengan satu angka di belakang koma yang menunjukkan kualitas belajar dalam satu semester yang dihitung dengan menjumlah hasil perkalian nilai hasil belajar dengan bobot SKS dibagi dengan jumlah kredit yang diambil pada semester bersangkutan.

(20)    Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah bilangan dengan satu angka di belakang koma yang menunjukkan kualitas belajar keseluruhan dari materi program studi yang dihitung dengan menjumlah hasil perkalian nilai hasil belajar dengan bobot SKS dibagi dengan jumlah kredit yang ditetapkan untuk program studi yang bersangkutan.

(21)    Skripsi/Tugas Akhir adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh seorang mahasiswa untuk memperoleh gelar Ahli Madya atau Sarjana Saint Terapan.

(22)    Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian (Pasal 1 ayat 9 SK Mendikbud RI Nomor:212/U/1999 Juncto pasal 1 angka 8 Kepmenkowasbangpan RI Nomor 38 Tahun 1999).

(23)    Transkrip akademik adalah daftar nilai keseluruhan hasil belajar dan indeks prestasi dari matakuliah program studi yang diberikan sebagai lampiran ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus saat yudicium akhir program.

(24)    Kutipan nilai adalah daftar nilai dari sebagian matakuliah program studi yang telah ditempuh mahasiswa.

(25)    Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang ditetapkan oleh Direktur.

(26)    Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa setiap semester.

(27)    Sumbangan penunjang pendidikan (DPP) adalah dana yang wajib dibayar hanya sekali oleh Mahasiswa program studi tertentu pada saat pertama kali diterima sebagai mahasiswa.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Program pendidikan Diploma dan Sarjana Saint Terapan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi:

  1. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keahlian dalam bidang tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya.
  2. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
  3. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat.
  4. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.

BAB III

PROGRAM STUDI

Pasal 3

Tanggungjawab Pimpinan Program Studi :

(1)   Program Sarjana Saint Terapan (DIV) diselenggarakan di Jurusan dan Ketua/Pengelola Program Studi bertanggungjawab kepada Direktur.

(2)   Ketua Program Studi diangkat oleh Direktur atas usul Ketua Jurusan.

(3)   Masa jabatan Ketua Program Studi/Jurusan adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 2 kali masa jabatan.

BAB IV

KURIKULUM

Pasal 4

Pengertian dan Karakter Kurikulum

(1)   Kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Surabaya di susun mengacu pada pedoman penyusunan kurikulum di Perguruan Tinggi (Kep.Mendiknas RI No.56/U/1994, juncto Kep. Mendiknas RI No. 232/U/2000).

(2)   Kurikulum Program Studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya tersusun atas Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional. (Pasal 4 Kep. Mendiknas RI No. 045/U/2002).

(3)   Kurikulum Inti adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional untuk setiap Program Studi, yang memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan, dan kemampuan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik dalam penyelesaian suatu Program Studi. (Kep.Mendiknas RI No. 23/U/2000)

(4)   Kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari pendidikan tinggi, tersusun atas tambahan dari kelompok ilmu dalam Kurikulum Inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas Program Studi di lingkup Poltekkes Kemenkes Surabaya. (Kep.Mendiknas RI NO.23/U/2000).

(5)   Kurikulum Institusional disusun oleh tim pengembangan kurikulum yang dibentuk oleh masing-masing jurusan.

Pasal 5

Acuan Penyusunan Kurikulum

(1)   Kurikulum Inti berkisar antara 40%-80% dari jumlah SKS Kurikulum Program. (Pasal 5 Kepmendiknas RI No.045/ U/2002 jo. Ps 8 ayat 2 Kepmendiknas RI No. 232/U/2000).

(2)   Kurikulum yang disusun oleh Program Studi bersama-sama dengan wakil dari pemangku kepentingan (stakeholders) yang ditunjuk harus merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Pasal 6

Komponen Kurikulum

(1)   Komponen kurikulum Pendidikan Tinggi tersusun atas kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB), Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) dan Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).(Pasal 9 Kepmendiknas RI No 232 /U/2000).

(2)   Kelompok MPK tersusun atas Matakuliah Agama, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman, intensitas pemahaman dan penghayatan MPK inti, dengan jumlah 4-5% dari total SKS.

(3)   Kelompok MKK tersusun atas matakuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan komparatif penyelenggaraan Program Studi bersangkutan, dengan jumlah 30-45% dari total SKS

(4)   Kelompok MKB tersusun atas matakuliah yang relevan bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan, dengan jumlah 10 – 20% dari total SKS

(5)   Kelompok MPB tersusun atas matakuliah yang relevan bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap Program Studi, dengan jumlah 3-5% dari total SKS

(6)   Kelompok MBB tersusun atas matakuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam berkehidupan di masyarakat, baik secara nasional maupun global, yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya, dengan jumlah 3-5% dari total SKS

Pasal 7

Matakuliah

(1)   Isi dan luas bahasan suatu matakuliah harus mendukung tercapainya tujuan program pendidikan dan diukur dengan satuan kredit semester;

(2)   Suatu matakuliah dapat diasuh oleh seorang Dosen atau Tim Dosen (Team Teaching) yang ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan dari Ketua Jurusan dan telaah Kaprodi.

Pasal 8

Garis Besar Program Pembelajaran Semester (GBPPS)

(1)   Garis Besar Program Pembelajaran Semester adalah rumusan tujuan dan pokok-pokok isi matakuliah yang memuat komponen-komponen nama, nomor kode, diskripsi singkat, tujuan instruksional khusus dan umum, pokok dan sub pokok bahasan matakuliah, materi pembelajaran mingguan, dan sumber kepustakaan;

(2)   Rencana Program Pengajaran (RPP) adalah rumusan tujuan dan pokok-pokok matakuliah satu kali tatap muka. RPP harus memuat komponen-komponen nama mata kuliah,  kode mata kuliah, perkiraan waktu, nomor urut tatap muka, Tujuan Instruksional Khusus (TIK) dan Tujuan Instruksional Umum (TIU), pokok dan sub pokok bahasan matakuliah, kegiatan pembelajaran, evaluasi dan referensi;

(3)   Pemantauan pelaksanaan RPP dilakukan oleh PJMK dan Urusan Akademik Prodi melalui sistem penjaminan mutu yang ditetapkan.

Pasal 9

Pengesahan dan Peninjauan Kembali Kurikulum

(1)   Kurikulum yang digunakan oleh Prodi ditetapkan oleh Direktur;

(2)   Peninjauan kembali kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta dengan memperhatikan durasi masa studi terprogram dan kebutuhan masyarakat;

Pasal 10

Sistem Kredit Semester

(1)   Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program (Pasal 1 ayat 12 Kepmendiknas RI No 232/U/2000).

(2)   Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam lapangan yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri (Pasal 1 ayat 14 Kepmendiknas RI No 232/U/2000).

(3) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang tersusun atas 14 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya termasuk 2 minggu kegiatan penilaian

Pasal 11

Beban SKS dan Lama Studi

Beban studi Program Pendidikan Diploma III sekurang-kurangnya 110 dan Diploma IV Sekurang-kurangnya 144 SKS yang dijadwalkan untuk 6 semester dan 8 semester untuk program Diploma IV dapat ditempuh paling lama 10 semester setelah pendidikan menengah (Pasal 5 ayat 1 Kepmendiknas RI No: 232/U/2000).

BAB V

DOSEN

Pasal 12

Pengertian dan Tugas

(1)   Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Menteri Kesehatan dengan tugas utama mengajar pada Poltekkes Kemenkes Surabaya.

(2)   Rekruitmen Dosen diusulkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya berdasarkan perencanaan dan kebutuhan dengan memperhatikan rasio mahasiswa dan dosen, kualifikasi serta kemampuan finansial. (Pasal 5 dan pasal 6 Kepmendiknas RI No. 035/U/2002)

Pasal 13

Persyaratan Menjadi Dosen

(1)   Untuk diangkat menjadi Dosen Poltekkes Kemenkes Surabaya, seseorang harus memenuhi kualifikasi administratif dan kualifikasi akademik sebagai berikut:

(2)   Kualifikasi administratif yang harus dipenuhi:

  1. Warga Negara Indonesia;
  2. Surat lamaran ditulis tangan sendiri, ditujukan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya
  3. Pas photo usuran 4×6 cm sebanyak 3 buah;
  4. Fotokopi ijazah terakhir, transkrip yang telah dilegalisir, dan disertai aslinya ketika tes/wawancara;
  5. Daftar riwayat hidup (CV);
  6. Fotokopi kartu identitas diri (KTP);
  7. Surat persetujuan suami/istri bagi yang sudah menikah;
  8. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  9. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Swasta;
  10. Berkelakuan baik;
  11. Sehat Jasmani dan Rohani.

(3) Kualifikasi akademik yang harus dipenuhi:

  1. Lulusan pendidikan Magister (S2) dengan Indeks Prestasi Kumultatif (IPK) minimal 3,5, lulus S1 dengan IPK minimal 3,0 dan ditempuh dalam masa studi maksimal 3 tahun;
  2. Lulusan pendidikan Doktor (S3) dengan Indeks Prestasi Kumultatif (IPK) minimal 3,0, lulus S1 dengan IPK minimal 3,0 lulus S2 dengan IPK minimal 3,0 dan ditempuh dalam masa studi maksimal 5 tahun; Institusi asal; Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan akreditasi Program Studi minimal A, atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang terakreditasi Kemendiknas RI.
  3. Mengikuti ujian penjaringan dan penyaringan di tingkat Direktorat serta uji kesesuaian dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Tim Penguji yang dibentuk berdasarkan SK Direktur.
  4. Tim Penguji berhak dan berwenang untuk memeriksa kelengkapan persyaratan, menguji baik secara tertulis atau lisan dan memberi penilaian terhadap kemampuan akademik dan non akademik pendaftar;
  5. Direktur menetapkan peserta yang lulus ujian; dan mengangkatnya

Pasal 14

Pengangkatan dalam Pangkat dan Jabatan Dosen

(1)   Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

(2)   Jabatan fungsional Dosen terstruktur atas; Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.(Pasal 1 ayat (1) Kepmendiknas RI No. 36/D/02001).

(3)   Kenaikan jabatan fungsional dosen diberikan sebagai wujud kepercayaan Universitas atas kemampuannya untuk pengemban tugas dan tanggungjawab yang lebih tinggi sebagai penghargaan atas prestasi akademik yang telah dicapainya; sebagai pengakuan atas kemampuan akademik dan keteladanannya dalam kehidupan akademik; serta sebagai harapan dan peluang pengembangan jatidiri keilmuan dan profesi untuk pencapaian jabatan tertinggi sesuai kemampuannya (Pasal 8 Kepmenkowasbangpan RI No.38 tahun 1999).

(4)   Seorang Dosen dapat diangkat dalam jabatan fungsional yang lebih tinggi apabila yang bersangkutan telah memenuhi sekurang-kurangnya 80% angka kredit berasal dari unsur utama dan persyaratan lainnya seperti integritas, kinerja, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas serta tata krama dalam kehidupan akademis (Pasal 9 ayat 1 dan ayat 5 Kepmenkowasbangpan RI No. 38 tahun 1999).

(5)   Angka Kredit yang dimaksud ialah satuan nilai dari tiap huruf kegiatan dan atau akumulasi nilai-nilai huruf kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilatan atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Dosen untuk digunakan sebagai sebuah syarat pembinaan karier dalam jabatan fungsional/kepangkatan (Pasal 1 angka 12 Kepmenkowasbangpan RI Nomor 38 Tahun 1999).

(6)   Kegiatan yang dinilai dengan angka kredit meliputi unsur utama yang tersusun dari mengikuti kegiatan pendidikan dan melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta unsur penunjang yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Dosen (Pasal 4 Kepmenkowasbangpan RI Nomor 38 Tahun 1999).

Pasal 15

Kewajiban dan Hak Dosen

(1)   Kewajiban Dosen diatur sebagai berikut :

  1. Melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan tugas utama mengajar sesuai dengan beban yang telah ditetapkan menurut peraturan yang berlaku,
  2. Melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya 12 sks/semester yang disebar dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan sivitas akademika, administrasi dan manejemen,
  3. Menyiapkan materi kuliah dalam bentuk Garis Besar Program Pembelajaran Semester (GBPPS),
  4. Mempublikasikan karya ilmiah hasil penelitian pada jurnal terakreditasi nasional dan internasional,
  5. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik
  6. Mentaati peraturan yang ditentukan oleh Direktorat.
  7. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
  8. Mentaati Kode Etik yang berlaku.
  9. Dosen yang berstatus PNS dan Dosen tidak tetap mempunyai kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  10. Melaksanakan studi lanjut.

(2)   Hak-hak sebagai Dosen:

  1. Menerima gaji dan tunjangan fungsional dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja.
  3. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya.
  4. Memperoleh penghargaan sesuai dengan dharma baktinya.
  5. Menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas lain di dalam melaksanakan tugas.
  6. Menjadi anggota Senat apabila telah memenuhi syarat.
  7. Mengikuti pendidikan lanjut atas biaya pemerintah, biaya sendiri maupun sponsor.
  8. Mendapatkan bantuan pengurusan dalam rangka mendapatkan hak paten atas hasil penelitian sebagai pengakuan atas karyanya.
  9. Dosen tidak tetap berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan Dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil dalam memperoleh pangkat dan jabatan akademik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
  10. Menyelenggarakan kebebasan mimbar akademik. (Pasal 18 PP RI 60 tahun 1999).

Pasal 16

Penilaian Kinerja Dosen

(1)   Penilaian kinerja Dosen dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit (PAK) yang dibentuk oleh Direktur.

(2)   Tata kerja Tim Penilai dan unsur yang dinilai mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

(3)   Unsur utama yang menjadi dasar penilaian Dosen adalah :

  1. Proses Belajar Mengajar,
  2. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
  3. Integritas, Tanggung-jawab dan Tatakrama berkehidupan
  4. di kampus.

(4)   Unsur tambahan yang menjadi dasar penilaian adalah kegiatan lain di luar tugas utama seperti menulis di media massa dan menjadi nara sumber dalam kegiatan seminar.

(5)   Dosen yang tidak melaksanakan tugas pokoknya dan tidak mampu memenuhi komitmen sebagai dosen dapat didemosi atau diberhentikan dari jabatan dosen.

Pasal 17

Pemberhentian Menjadi Dosen

Pemberhentian Dosen, akan dilakukan apabila yang bersangkutan:

  1. Meninggal dunia
  2. Telah berakhir masa tugasnya;
  3. Tidak memenuhi syarat kesehatan, dibuktikan dengan surat keterangan medis dari dokter pemerintah yang ditunjuk Direktorat
  4. Meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah selama 4 bulan berturut-turut
  5. Melakukan pelanggaran disiplin berat.

BAB VI

PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 18

Kalender Akademik

(1)   Kalender Akademik adalah keseluruhan penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran yang disusun dalam 1 tahun akademik.

(2)   Fungsi Kalender Akademik adalah sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

(3)   Kalender Akademik berisi tentang :

  1. masa registrasi dan her-registrasi Mahasiswa;
  2. masa pengisian KRS dan Perubahan KRS;
  3. masa perkuliahan, praktikum dan ujian;
  4. KKN;
  5. kegiatan penunjang akademik lainnya.

(4)   Kegiatan akademik meliputi kegiatan tutorial di kelas/laboratorium dan praktik lapangan.

(5)   Kegiatan kuliah dibagi menjadi kegiatan tatap muka di kelas dan kegiatan di luar kelas.

(6)   Kegiatan tatap muka adalah proses interaksi antara Dosen dan Mahasiswa dalam rangka pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi dan kegiatan-kegiatan sejenis yang dilaksanakan dalam ruangan/kelas.

(7)   Praktik lapangan adalah kegiatan akademik yang bersifat aplikasi teori-teori yang diperoleh di kelas untuk dikembangkan dan diterapkan di lapangan / klinik sehingga lebih memberikan keyakinan kepada mahasiswa peserta didik.

(8)   Kegiatan akademik Program Studi dilaksanakan berdasarkan Kalender Akademik yang ditentukan oleh Direktorat

(9)    Pengguna Kalender Akademik adalah semua civitas akademika mulai dari Direktur, Pudir, Ka.Unit. Kajur, Kaprodi, Dosen, dan mahasiswa.

Pasal 19

Pola Penerimaan Mahasiswa Baru

Pola penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat dan dilakukan secara online, persyaratan administrasi dan persyaratan kelulusan saat ujian masuk (Sipensimaru) sesuai dengan standar baku yang telah ditetapkan Direktorat.

Pasal 20

Pelantikan Mahasiswa Baru

(1)   Semua calon Mahasiswa yang diterima di Poltekkes Kemenkes Surabaya, diwajibkan mendaftarkan diri ke urusan administrasi akademik dan kemahasiswaan;

(2)   Direktorat menetapkan tanggal pelaksanaan pengenalan program studi mahasiswa baru sebagai wahana untuk orientasi kampus dan pelantikan menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya.

(3)   Direktur melantik dua orang mahasiswa (putra dan putri) perwakilan untuk dinyatakan sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya secara resmi.

(4)   Sejak saat itu calon mahasiswa telah menjadi mahasiswa sah di salah satu Program Studi.

Pasal 21

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

(1)   Hak dan kewajiban mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya melekat pada yang bersangkutan setelah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa, dengan terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(2)   Hak dan kewajiban akan gugur bilamana yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya.

Pasal 22

Hak-Hak Mahasiswa

Hak yang diperoleh mahasiswa:

(1)   Mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang memenuhi standar akademik yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Surabaya.

(2)   Menggunakan fasilitas akademik yang telah ada dan tersedia, dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku;

(3)   Mendapatkan pengakuan atas prestasi akademik yang diperolehnya untuk kepentingan di dalam maupun di luar kampus sebagaimana ketentuan yang ditetapkan Direktorat;

(4)   Mendapatkan perlindungan atas kebebasan mimbar yang dilakukan yang sesuai dengan etika akademik yang berlaku;

(5)   Fasilitas mahasiswa yang dipersiapkan oleh Direktorat antara lain fasilitas asrama, beasiswa, pengembangan minat dan penalaran;

(6)   Mendapatkan jaminan asuransi kesehatan selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa

(7)   Mendapatkan pelayanan yang profesional dan proporsional dari Poltekkes Kemenkes Surabaya.

Pasal 23

Kewajiban Mahasiswa

Kewajiban mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya:

(1)   Ikut menanggung pembiayaan pendidikan dan biaya-biaya lain yang diatur oleh Direktorat,

(2)   Menjaga ketertiban, ketenangan dan kedisiplinan guna mendukung terwujudnya suasana kegiatan proses pembelajaran yang kondusif;

(3)   Menunjukkan perilaku yang sopan, penuh tanggung jawab serta mempunyai etika yang tinggi dalam menjaga nama baik almamater.

(4)   Ikut menumbuhkan budaya akademik dalam pergaulan di kampus maupun di luar kampus sehingga mampu mewujudkan Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagai salah satu sumber pendidikan dan kebudayaan;

(5)   Senantiasa membantu pihak Direktorat dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

BAB VII

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

Pasal 24

Daftar Ulang

(1)   Setiap mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya diwajibkan melakukan pendaftaran ulang (registrasi administrasi dan registrasi akademik) pada setiap awal semester yang jadwalnya diatur oleh Direktorat sesuai kalender akademik.

(2)   Mahasiswa yang mau daftar ulang diwajibkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: kuitansi pembayaran SPP dan biaya lainnya untuk semester yang bersangkutan.

(3)   Untuk Mahasiswa yang terputus studinya tidak lebih dari 1 (satu) tahun harus melampirkan Surat Ijin Aktif Kembali dari Kaprodi, atau dari Direktur bagi mahasiswa yang terputus studinya lebih dari 1 (satu) tahun.

(4)   Pendaftaran ulang wajib dilakukan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan mengisi berkas formulir pendaftaran yang disediakan.

(5)   Mahasiswa yang terlambat melakukan pendaftaran ulang harus memperoleh ijin khusus terlambat mendaftar ulang terlebih dahulu dari Prodi.

(6)   Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang, status kemahasiswaannya pada semester yang bersangkutan menjadi batal dan tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik serta menggunakan fasilitas yang tersedia;

(7)   Mahasiswa yang dimaksud oleh ayat 6 pasal ini diwajibkan lapor kepada Kaprodi masing-masing dimana mahasiswa menempuh program studinya.

Pasal 25

Sistem Pembelajaran

(1)   Sistem pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Surabaya menggunakan sistem semester

(2)   Penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) sebagai tolok ukur beban akademik mahasiswa.

Pasal 26

Beban Satuan Kredit Semester

Beban studi bagi mahasiswa yang dapat diambil pada semester berikutnya ditentukan dengan pedoman 22-24 SKS per semester.

Pasal 27

Pengukuran Hasil Studi

(1)   Pengukuran Hasil Studi dilaksanakan berdasarkan hasil pelaksanaan ujian, tugas, praktikum, magang / praktik lapangan.

(2)   Pengukuran hasil studi ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi (IP).

(3)   Hasil Studi dicatat dalam format lembaran Kartu Hasil Studi (KHS).

(4)   Nilai yang diperoleh mahasiswa dipergunakan sebagai bahan evaluasi studi.

Pasal 28

Fungsi Kartu Hasil Studi

(1)   KHS lembar pertama dibagikan kepada mahasiswa untuk pengisian KRS pada semester berikutnya untuk digunakan mahasiswa sebagai dasar menyusun rencana studinya.

(2)   KHS tindasan kedua diberikan Kepada Dosen Pembimbing Akademik (PA) untuk dipakai sebagai sarana evaluasi, pembinaan dan acuan untuk memberikan persetujuan dalam penyusunan KRS berikutnya.

(3)   KHS tindasan yang ketiga di upload secara online oleh pihak Admin ADAK untuk akuntabilitas institusi terhadap pihak berkepentingan.

Pasal 29

Dosen Penasihat Akademik

(1)   Setiap mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen sebagai Pembimbing Akademik;

(2)   Dosen Pembimbing Akademik bertugas untuk memberikan bimbingan pada mahasiswa mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama pendidikannya;

(3)   Membantu mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan persetujuan atas isian KRS mahasiswa bimbingannya.

Pasal 30

Kartu Rencana Studi

(1)   Kartu Rencana Studi (KRS) adalah lembaran format yang berisikan keseluruhan informasi matakuliah yang ditawarkan dan diawali dari nomor urut, nama mata kuliah, kode mata kuliah, bobot SKS, ruang dan waktu penyelenggaraan.

(2)   Mahasiswa wajib mengisi Kartu Rencana Studi yang disediakan Program Studi masing-masing pada semester yang sedang berjalan.

(3)   Rencana studi mahasiswa menganut Sistem Kredit Semester (SKS), dan ditentukan berdasarkan hasil/nilai ujian/praktikum yang diperolehnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4)   Kartu Rencana Studi (KRS) tersusun dari 3 lembar, masing-masing diperuntukkan (1) Dosen Pembimbing Akademik; (2) Sub bagian Akademik; dan (3) Mahasiswa yang bersangkutan.

(5)   Kartu Rencana Studi berfungsi sebagai salah satu instrumen pengawasan dan pengendalian proses pembelajaran di Perguruan Tinggi.

Pasal 31

Pelaksanaan Perkuliahan

(1)   Pelaksanaan perkuliahan dengan cara ceramah, diskusi, responsi, seminar, kelas presentasi, praktikum laboratorium, dan lain-lain sesuai dengan metode pendekatan terapan yang ditetapkan oleh masingmasing Program Studi yang bersangkutan;

(2)   Kuliah diselenggarakan sesuai dengan kalender akademik yang berlaku;

(3)   Prodi mengatur jadwal kuliah, praktikum, magang, praktik kerja lapangan dan lain-lain kegiatan akademik yang diselaraskan dengan kalender akademik Direktorat yang berlaku;

(4)   Ruang-ruang kuliah wajib dilengkapi sarana pembelajaran; LCD, Laptop, Wirless, AC, whiteboard, kursi kuliah, meja dan kursi dosen, spidol whiteboard, dan saran penunjang lain yang diperlukan semisalnya.

(5)   Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan akademik yang optimal mulai dari perwalian (wali kelas), layanan bimbingan akademik, layanan konseling, layanan psikolog atau psikiater untuk kasus rujukan dan tertentu.

Pasal 32

Tata Tertib Perkuliahan

(1)   Mahasiswa wajib mematuhi semua acara perkuliahan yang ditetapkan;

(2)   Daftar hadir kuliah wajib disediakan dan ditandatangani oleh mahasiswa peserta kuliah;

(3)   Daftar hadir Dosen/Tim Dosen pengajar wajib disediakan dan diisi serta ditanda-tangani oleh dosen atau tim dosen yang bersangkutan;

(4)   Penyampaian materi kuliah tidak boleh dikurangi dari jumlah tatap muka yang telah ditetapkan sesuai bobot matakuliah yang bersangkutan;

(5)   Mahasiswa wajib mengikuti kuliah dengan jumlah kehadiran minimum 90% dari seluruh jumlah tatap muka dari masing-masing matakuliah yang dikuti.

(6)   Mahasiswa wajib mengikuti praktik lapangan/magang dengan jumlah kehadiran 100% dari keseluruhan jam magang/praktik lapangan.

(7)   Dosen wajib memberikan perkuloiahan dengan jumlah kehadiran 100% dari seluruh jumlah tatap muka dari masing-masing mata kuliah yang dirancang.

(8)   Mahasiswa wajib mematuhi norma dan menghormati dosen, serta bertanggungjawab atas ketertiban, ketenangan kelas pada saat sedang dilangsungkan kuliah, praktikum atau kegiatan akademik lainnya;

(9)   Mahasiswa yang memenuhi tertib kuliah berhak mengikuti ujian.

(10)Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan pada ayat (7) pasal ini akan diumumkan sebelum ujian berlangsung.

(11)Dosen yang kehadiran memebrikan kuliah kurang dari 75% dari tatap muka yang dijadwalkan tidak diperkenankan memberikan ujian, selanjutnya nilai mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa adalah “A”.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN UJIAN

Pasal 33

Bentuk dan Sifat Ujian

(1)   Ujian dapat diadakan oleh dosen penguji secara tertulis maupun lisan, dan bila perlu dengan cara lain yang dianggap paling tepat menurut keadaan dan sifat matakuliah yang diujikan.

(2)   Cara ujian yang digunakan harus yang lazim dan dapat diterima khususnya di lingkungan Jurusan serta tidak menyimpang dari buku panduan akademik Poltekkes Kemenkes Surabaya

(3)   Pelaksanaan ujian dapat dilakukan oleh dosen penguji yang bersangkutan atau oleh panitia yang dibentuk oleh Prodi sesuai penetapan berdasarkan SK Direktur;

(4)   Khusus pelaksanaan ujian untuk matakuliah dilaksanakan sesuai kalender akademik dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kaprodi.

(5)   Bobot nilai matakuliah dihitung secara proporsional antara SKS teori dan SKS praktikum dengan mengacu pada buku panduan akademik Poltekkes Kemenkes Surabaya.

Pasal 34

Kewajiban Dosen Penguji

(1)   Wajib menyiapkan soal ujian matakuliah yang diampunya.

(2)   Wajib hadir sebagai pengawas ujian bila dijadwalkan sebagai pengawas ujian oleh Kaprodi

(3)   Wajib menyelesaikan koreksi ujiannya paling lama 5 (lima) hari terhitung sehari setelah matakuliah ujian yang bersangkutan dilaksanakan;

(4)   Menyampaikan nilai hasil koreksi matakuliah ujiannya kepada PJMK untuk direkap sesuai bobot penilaian yang tertera dalam silabus dan selanjutnya rekapitulasi nilai akhir diserahkan ke urusan evaluasi Prodi untuk dibuat leger/rekapitulasi nilai keseluruhan matakuliah pada semester yang diujikan.

Pasal 35

Wewenang Pengawas Ujian

(1)   Pengawas dapat mengambil langkah dan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terhadap hal-hal:

  1. Mengatur dan menentukan tempat duduk setiap peserta ujian;
  2. Menetapkan benda-benda/barang yang dapat dibawa oleh peserta ujian ke tempat duduknya;
  3. Melaporkan tindak kecurangan peserta dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

(2)   Pengawas mengumpulkan semua lembar jawaban ujian kemudian menyerahkan kepada Panitia Penyelenggara Jurusan.

(3)   Mengisi berita acara ujian, daftar hadir ujian

(4)   Menata LJU, soal ujian, isian berita acara, isian daftar hadir peserta ujian, surat pengantar hasil ujian dalam amplop dan diserahkan kepada panitia ujian.

Pasal 36

Berita Acara Pelaksanaan Ujian

(1)   Berita Acara Pelaksanaan Ujian adalah bukti telah dilaksanakannya ujian.

(2)   Tiap pelaksanaan ujian harus disediakan Berita Acara Pelaksanaan Ujian sesuai format yang dibakukan yang memuat hal-hal:

  1. Hari, tanggal, bulan, tahun, ruang tempat ujian dan waktu ujian dimulai dan diakhiri.
  2. Jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir selama ujian berlangsung;
  3. Nama lengkap pengawas/para pengawas ujian;
  4. Laporan singkat mengenai hal-hal yang menyimpang selama ujian berlangsung, misalnya: perubahan ruang ujian, kerterlambatan penyelenggaraan, kecurangan yang terjadi, lembar jawaban yang tidak diserahkan, dan lainlain.

(3)   Berita Acara Pelaksanaan Ujian dibuat minimal rangkap dua, satu lembar untuk dosen penguji, satu lembar sebagai arsip Panitia Penyelenggara;

Pasal 37

Kerahasiaan Ujian

(1)   Soal ujian harus dijamin kerahasiaannya sebelum dibagikan kepada peserta ujian;

(2)   Pembocoran soal ujian adalah batal demi hukum;

(3)   Ujian yang batal demi hukum dapat diselenggarakan pada waktu lain setelah diijinkan oleh Kaprodi

(4)   Pihak yang membocorkan soal ujian dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku.

Pasal 38

Tata Tertib Peserta Ujian

(1)   Peserta ujian yang sah adalah yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Panitia Penyelenggara Ujian yaitu:

  1. Mahasiswa yang dinyatakan aktif dalam mengikuti perkuliahan pada semester yang sedang berjalan diketahui dari SK Direktur
  2. Memenuhi kriteria kehadiran minimal 90% selama mengikuti perkuliahan
  3. Melunasi kewajiban administrasi keuangan yang dibebankan oleh kampus sesuai ketentuan yang berlaku
  4. Mahasiswa yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi akademik

(2)   Peserta ujian wajib menjaga ketenangan dan ketertiban selama ujian berlangsung;

(3)   Peserta ujian dilarang melakukan hal-hal berikut selama ujian berlangsung:

  1. Melakukan kerjasama dalam kecurangan secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta ujian lainnya
  2. Mengutip untuk menyelesaikan tugas ujian
  3. Mengutip jawaban peserta lainnya

Pasal 39

Tata Tertib Pengawas Ujian

(1)   Pengawas ujian adalah dosen yang ditunjuk oleh panitia ujian;

(2)   Tugas pengawas ujian adalah menjamin terlaksananya ujian secara aman, tertib, dan lancar.

(3)   Rincian tugas dan tanggung jawab pengawas ujian diatur oleh Kaprodi sesuai SOP yang berlaku.

Pasal 40

Jadwal dan Tempat Ujian

(1)   Setiap jenis ujian diselenggarakan sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara.

(2)   Jadwal dan tempat ujian sudah harus diumumkan paling lambat seminggu sebelum ujian dimulai.

(3)   Perubahan jadwal dan tempat penyelenggaraan ujian harus diumumkan secara tertulis oleh Panitia Penyelenggara, selambat-lambatnya 48 jam sebelum ujian tersebut dimulai.

(4)   Kesalahan membaca jadwal dan/atau tempat penyelenggaraan ujian tidak dapat digunakan sebagai alasan sah untuk meminta ujian khusus.

Pasal 41

Ujian Susulan

(1)   Ujian susulan hanya dapat diselenggarakan berdasarkan alasan-alasan yang bersifat khusus;

  1. Calon peserta adalah duta Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk mengikuti kegiatan olahraga, kesenian, lomba karya ilmiah dan sejenisnya secara nasional, regional maupun internasional
  2. Alasan lain yang disetujui oleh urusan akademik dan kemahasiswaan Prodi.

(2)   Waktu dan teknis pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh Kaprodi;

Pasal 42

Penilaian Keberhasilan Belajar

Penilaian keberhasilan belajar mahasiswa mengacu pada buku panduan akademik yang diterbitkan oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya.

Pasal 42

Penghitungan Indeks Prestasi

(1)   Untuk sejumlah matakuliah yang telah ditempuh Mahasiswa, dapat dihitung suatu besaran yang disebut Nilai Rerata (NR), harga NR berkisar dari 0 (Nol) hingga 4 (empat) dan menunjukkan derajat keberhasilan keseluruhan dari Mahasiswa dalam menempuh jumlah matakuliah tersebut. Nilai rerata bagi suatu tahap pendidikan disebut Indeks Prestasi (IP).

(2)   Setiap matakuliah hanya diperhitungkan satu kali dalam perhitungan NR, dan nilai yang terakhir dijadikan penentu keberhasilannya.

(3)   Bagi perhitungan IP, tiap nilai huruf dari keberhasilan menempuh matakuliah dinyatakan dengan huruf yang diberi bobot masing-masing sebagai berikut :

A   = 4

AB = 3,5

B   = 3

BC = 2,5

C   = 2

D   = 1

E   = 0

(4)   Besaran IP dihitung secara kumulatif dengan rumus yang mengacu pada buku panduan akademik Poltekkes Kemenkes Surabaya.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 43

Kriteria Prestasi Akademik Mahasiswa

(1)   Keberhasilan mahasiswa menempuh suatu matakuliah harus ditentukan atas dasar sekurang-kurangnya dua kali evaluasi, yaitu satu kali selama mengikuti perkuliahan dan satu kali pada akhir semester.

(2)   Dosen wajib mengumumkan kriteria penilaian dan pembobotannya kepada mahasiswa sebelum kuliah dimulai dan tercantum dalam silabus;

(3)   Dalam hal digunakan lebih dari satu macam evaluasi, sumbangan tiap macam evaluasi pada data evaluasi keseluruhan diwujudkan dalam bentuk pembobotan, yang harus mencerminkan ciri matakuliah yang bersangkutan. Pada setiap akhir ujian semester diberikan laporan hasil studi dalam wujud Kartu Hasil Studi (KHS);

(4)   Bila KHS seorang mahasiswa tidak menunjukkan kemajuan, maka mahasiswa yang bersangkutan harus segera diberikan peringatan.

Pasal 44

Evaluasi dan Batas Waktu Studi Program Pendidikan

(1)   Poltekkes Kemenkes Surabaya memberlakukan peraturan evaluasi studi untuk memantau hasil pengalaman belajar selama satu tahun pertama dan menyisihkan mahasiswa peserta didik yang tidak memenuhi syarat. Setelah satu tahun pertama, mahasiswa boleh melanjutkan studi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut; IP minimal 2,00

(2)   Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan tersebut pada ayat (1) dinyatakan diberi kesempatan untuk memperbaiki pada semester berikutnya dengan perlakukan khusus; pelayanan PA intensif, layanan bimbingan konseling, dan layanan perwalian. Manakala pada semester ini tidak mampu memperbaiki hasil belajar maka diproses untuk pengunduran diri.

(3)   Tata cara pengunduran diri mengacu pada SOP yang berlaku.

(4)   Batas waktu studi program DIII  dijadwalkan ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan maksimal 10 (sepuluh) semester, termasuk penyusunan laporan.

Pasal 45

Cuti Studi Sementara Waktu

Poltekkes Kemenkes Surabaya tidak memberlakukan cuti studi sementara waktu mengingat jenis pendidikan di Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah pendidikan vokasional.

Pasal 46

Putus Studi

Setiap Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan ketentuan proses pendidikan sebagaimana aturan akademik ini dinyatakan putus studi dari Poltekkes Kemenkes Surabaya.

BAB X

YUDISIUM, WISUDA, TRANSKRIP

Pasal 47

Tata Cara Pengusulan Yudisium

(1)   Pengusulan waktu yudisium kelulusan mengikuti periodisasi wisuda yang diselenggarakan oleh Direktorat

(2)   Kewenangan menetapkan yudisium kelulusan adalah Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya.

(3)   Tata cara yudicium mebgacu pada SOP yang berlaku

Pasal 48

Syarat Kelulusan Program Pendidikan Diploma III

Mahasiswa yang telah menyelesaikan sekurang-kurangnya sejumlah 110 SKS minimal yang diwajibkan, dinyatakan lulus apabila memenuhi

persyaratan :

(1)   IPK minimal 2,00

(2)   Tidak ada nilai E

(3)   Telah menyelesaikan tugas akhir

Pasal 49

Yudisium Kelulusan

(1)   Setiap lulusan Poltekkes Kemenkes Surabaya diberi yudisium kelulusan yang didasarkan pada suatu penilaian akhir yang mencerminkan kinerja akademik yang bersangkutan selama menjalani proses pendidikan.

(2)   Penilaian akhir seperti yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini didasarkan atas nilai rerata selama enam semester (IPK 6 semester).

(3)   Predikat kelulusan diberikan dalam tiga jenjang, yaitu jenjang tertinggi dengan predikat cum laude, jenjang menengah dengan predikat sangat memuaskan dan jenjang di bawahnya dengan predikat memuaskan.

2,00 – 2,75 Memuaskan

2,76 – 3,50 Sangat memuaskan

3,51 – 4,00 Dengan pujian (cumlaude)

(4)   Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya memberikan penghargaan piagam kepada lulusan dengan predikat “dengan pujian (cumlaude)”.

Pasal 50

Wisuda

(1)   Wisuda diselenggarakan oleh Direktorat Poltekkes Kemenkes Surabaya.

(2)   Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium ditetapkan sebagai calon wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan ini;

(3)   Calon wisudawan yang memenuhi semua persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Direktorat berhak mengikuti wisuda yang diselenggarakan.

(4)   Calon Wisudawan yang tidak mengikuti upacara wisuda pada saat itu karena suatu alasan yang patut, maka ijazah beserta kalung dan kelengkapan lainnya diterimakan oleh Direktorat yang bersangkutan untuk diteruskan kepada wisudawan terkait pada kesempatan lain.

(5)   Calon wisudawan yang belum memenuhi semua persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Direktorat diberi kesempatan terakhir untuk mengikuti wisuda pada periode berikutnya

(6)   Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sampai dengan akhir semester berjalan dan akan mengikuti wisuda periode semester berikutnya dibebaskan dari kewajiban membayar SPP, dengan menunjukan Surat Keterangan Lulus dari Direktorat.

Pasal 51

Transkrip Akademik

(1)   Transkrip Akademik diterbitkan sebagai lampiran ijazah dan hanya diberikan kepada alumni yang bersangkutan;

(2)   Transkrip Akademik ditandatangani oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya;

BAB XI

SANKSI AKADEMIK BAGI MAHASISWA

Pasal 52

Perbuatan Terlarang

Perbuatan-perbuatan berikut ini dilarang:

(1)   Penyontekan yaitu kegiatan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantuan studi lainnya tanpa ijin dari Dosen yang berkepentingan dalam kegiatan akademik.

(2)   Pemalsuan yaitu kegiatan sadar (sengaja) atau tidak sadar atau tanpa ijin mengganti/mengubah memalsukan nilai/transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, keterangan atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.

(3)   Tindak Plagiat yaitu kegiatan penuh sadar (sengaja) menggunakan kata-kata atau karya orang lain sebagai katakata atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik.

(4)   Menyuap/menyogok, memberi hadiah, dan mengancam dengan mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain baik dengan cara membujuk, memberi hadiah atau berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.

(5)   Melakukan tindak kriminal dan asusila berdasarkan bukti penyelidikan, penyidikan dan dinyatakan bersalah sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku di Direktorat maupun ketentuan norma di masyarakat

Pasal 53

Sanksi Perbuatan Terlarang

Penjatuhan hukuman (sanksi) terhadap mahasiswa yang melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) sampai dengan (5), dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut:

(1)   Dosen/Petugas menyampaikan laporan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Jurusan untuk diteruskan kepada Direktur,

(2)   Kaprodi  menyampaikan hasil pemeriksaan laporan pelanggaran ketentuan Pasal 52 tersebut disertai Berita Acara Pemeriksaan dan rekomendasi mengenai hukuman (sanksi) bagi pelaku pelanggaran akademik tersebut.

(3)   Direktur menetapkan keputusan hukuman setelah mempertimbangkan rekomendasi Ketua Jurusan dan Kaprodi serta dampak yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan, serta motivasi pelaku dalam perbuatan tersebut.

(4)   Jenis sanksi megacu pada buku panduan akademik Poltekkes Kemenkes Surabaya.

BAB XII

PENJAMINAN MUTU

Pasal 54

(1)   Unit memberikan kepastian terhadap proses layanan pendidikan, pengajaran, dan layanan kemahasiswaan diperlukan penjaminan mutu;

(2)   Direktur menetapkan petugas yang diberi kewenangan sebagai QC (quality controle) dan QA (quality assurance)

(3)   Petugas QC dan QA berada dalam satu wadah berupa unit penjaminan mutu Poltekkes Kemenkes Surabaya.

(4)   Direktur menetapkan, menginformasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan dokumen penjaminan mutu mulai dari dokumen kebijakan mutu, dokumen standar mutu, dokumen prosedur mutu dan borang yang dibutuhkan.

(5)   Unit penjaminan mutu menetapkan dan melaksanakan audit program dan audit plann terhadap evaluasi kegiatan pendidikan dan pengajaran tergadap Prodi di lingkup Poltekkes Kemenkes Surabaya.

(6)   Unit penjaminan mutu diberi kewenangan melakukan pembinaan kepada unit penjakinan mutu Jurusan dan Prodi

(7)   Hasil kegiatan audit dan kegiatan lainnya yang dibebankan kepada unit penjaminan mutu dilaporkan kepada Direktur melalui Pembantu Direktur untuk tindakan perbaikan berkelanjutan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 55

Surat Keterangan Sebagai Pengganti

Ijazah yang Hilang

(1)   Alumni yang kehilangan ijazah melapor kepada Polisi;

(2)   Alumni tersebut mengajukan permohonan kepada Direktur dengan tembusan kepada Ketua Jurusan untuk memperoleh Surat Keterangan pengganti ijazah yang hilang, dengan melampirkan fotokopi tanda bukti laporan tentang kehilangan ijazah dari polisi;

(3)   Direktur atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi pernyataan bahwa alumni yang bersangkutan benar-benar lulusan Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk diterbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang tersebut;

Pasal 56

Surat Keterangan Sebagai Pengganti

Kartu Mahasiswa yang Hilang

(1)   Mahasiswa yang kehilangan Kartu Mahasiswa melapor kepada Polisi;

(2)   Mahasiswa yang bersangkutan melaporkan kepada Kaprodi terkait bahwa ia telah kehilangan kartu mahasiswa dengan melampirkan fotokopi laporan dari kepolisian;

(3)   Kaprodi membuat surat pengantar kepada urusan Administrasi Akademik Direktorat agar mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi duplikat kartu mahasiswa.

(4)   Mahasiswa yang bersangkutan mengisi formulir yang disediakan oleh urusan Administrasi Akademik Direktorat dengan melampirkan bukti kehilangannya untuk diteliti kebenarannya;

(5)   Urusan Administrasi Akademik menerbitkan duplikat kartu mahasiswa sebagai pengganti kartu mahasiswa yang hilang.

(6)   Hanya urusan Administrasi Akademik yang berhak menerbitkan duplikat kartu mahasiswa pengganti.

BAB XIV

PERUBAHAN PERATURAN AKADEMIK

Pasal 57

Usul Perubahan

(1)   Para Kaprodi dan Ketua Jurusan setelah mendengar pertimbangan civitas akademika, dapat mengajukan usul perubahan peraturan akademik kepada Direktur untuk diteruskan ke Senat;

(2)   Penetapan perubahan peraturan akademik dilakukan oleh Direktur dengan dukungan suara sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota Senat.

-

-

PERATURAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Peraturan Penelitian dan

Publikasi Ilmiah

(1)   Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

  1. Peraturan Penelitian dan Publikasi Ilmiah adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya

b.   Penyelenggaraan penelitian dan publikasi ilmiah adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas dasar dan tujuan, pendekatan dan orientasi pelaksanaan,pengelolaan serta evaluasi program penelitian dan publikasi ilmiah.

(2)   Yang dimaksud dengan penelitian :

  1. Penelitian merupakan salah satu tugas pokok sivitas

b.  akademika Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.

  1. Penelitian adalah kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metode, model atau informasi baru yang memperkaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

(3)   Yang dimaksud dengan publikasi ilmiah merupakan kegiatan pemaparan hasil penelitian dalam forum ilmiah, publikasi dalam jurnal ilmiah maupun penerbitan buku. Suatu penelitian dianggap selesai bilamana telah dipublikasikan.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Penelitian

Peraturan penelitian disusun agar tujuan penelitian bisa dikoordinasikan dengan baik sehingga bisa terarah, terpadu dan tercapai secara efektif dan efisien. Peraturan juga disusun agar penelitian dapat diarahkan menjadi penelitian yang berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 3

Pengelolaan Program Penelitian

(1)   Pengelolaan dan koordinasi program penelitian dilakukan oleh Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (UPPM) Poltekkes Kemenkes Surabaya.

(2)   Pengelolaan penelitian dilakukan secara terarah dan terpadu meliputi:

  1. pelatihan metodologi penelitian dan penyusunan proposal penelitan;
  2. review dan seleksi proposal dana penelitian.
  3. perencanaan program penelitian
  4. pelaksanaan program penelitian
  5. pemantauan dan evaluasi penelitian
  6. pelatihan penulisan artikel ilmiah
  7. publikasi, penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian;
  8. peningkatan kerjasama penelitian

Pasal 4

Monitoring dan Evaluasi Program Penelitian

(1)   Untuk mengetahui ketercapaian tujuan pengelolaan program penelitian dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi program penelitian.

(2)   Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai suatu proses yang berkelanjutan, berencana dan bertahap, seiring dengan langkah-langkah pengelolaan, dan yang hasilnya dipergunakan sebagai dasar bahan pertimbangan bagi pengembangan program penelitian lebih lanjut.

(3)   Evaluasi relevansi dan kualitas hasil penelitian dilakukan berdasarkan apresiasi dunia internasional lewat publikasi dan presentasi pertemuan internasional dan pemanfaatan langsung di masyarakat.

(4)   Monitoring dan evaluasi terhadap setiap komponen penyelenggaraan penelitian sesuai dengan kedudukan, fungsi dan ruang lingkup kegiatannya dilakukan oleh UPPM bekerjasama dengan jurusan.

(5)   Monitoring dan evaluasi keseluruhan sistem penelitian dilakukan oleh Gugus Jaminan Mutu atas penugasan dari Direktur.

(6)   Monitoring dan evaluasi dari program penelitian dilakukan melalui pertemuan dalam bentuk rapat, kunjungan, seminar, proseding maupun panel diskusi hasil penelitian yang dilakukan secara periodik

BAB II

PROGRAM PENGEMBANGAN

PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 5

Jenis Program

(1)   UPPM menjabarkan roadmap penelitian dalam bentuk program penelitian jangka panjang untuk masing-masing payung dan klaster penelitian serta mensosialisasikan kepada segenap sivitas akademika.

(2)   Program jangka panjang masing-masing payung dan klaster penelitian diimplementasikan dalam rencana tahunan dengan disertai indikator kinerja.

(3)   Atas dasar dinamika masyarakat yang selalu berubah-ubah roadmap penelitian di update setiap kurun waktu tertentu agar output penelitian memenuhi kebutuhan stakeholder dan selalu relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4)   Direktorat harus memiliki pedoman standar pengajuan proposal penelitian, seleksi proposal penelitian, pendanaan, prosedur penelitian, penjaminan mutu, supervisi, pelaporan, pengajuan paten hasil penelitian, dan monitoring

(5)   Komitmen untuk peningkatan kualitas penelitian harus ditunjukkan melalui alokasi dana penelitian yang memadai dan mendistribusikan dana tersebut kepada peneliti berdasarkan hasil seleksi dan evaluasi proposal yang transparan

(6)   Direktorat harus berupaya secara aktif mendapatkan sumber dana bagi pengembangan kegiatan penelitian yang dipandang kompetitif di tingkat global.

(7)   Direktorat membuat aturan-aturan kerja sama penelitian dan hak publikasi.

BAB III

UNSUR PELAKSANA PENELITIAN DAN

PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 6

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM)

(1)   UPPM adalah unit pelaksana yang bertugas antara lain untuk mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh dosen serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan. Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Pudir I.

(2)   Fungsi pokok BP3M antara lain adalah:

  1. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian ilmiah dasar dan terapan
  2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni termasuk kekayaan bangsa yang bersifat spesifik lokal untuk menunjang pendidikan dan pengabdian serta pengembangan institusi
  3. Melaksanakan urusan unit secara transparan dan berdasarkan azas akuntabilitas.

(3)   UPPM secara internal berfungsi sebagai pembina, pengelola dan koordinator program penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya meliputi:

  1. Mengkoordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian
  2. Memfasilitasi pelaksanaan dan penilaian hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penyebarluasan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Surabaya
  3. Memantau pelaksanaan program penelitian di lapangan (site visit).
  4. Meningkatkan sumber daya penelitian lewat pelatihan metodologi penelitian, penulisan proposal, penulisan artikel ilmiah dan diskusi hasil-hasil penelitian termasuk di dalamnya kegiatan simposium nasional, proseding hasil penelitian dan semisalnya.
  5. Mengkoordinasikan pemilihan proposal unggulan dan agenda riset, untuk dicarikan pendanaan dari Direktorat maupun lembaga donor.
  6. Melakukan seleksi proposal
  7. Mendokumentasikan hasil-hasil penelitian untuk keperluan pelayanan informasi dan pelaporan kegiatan kepada Direktur melalui Pudir.
  8. Memberikan layanan administrasi sumberdaya penelitian secara optimal dan informasi penelitian kerja sama dengan lembaga donor.
  9. Menerbitkan kumpulan abstrak hasil penelitian untuk dimasukkan ke website e-journal
  10. Memfasilitasi peneliti agar dapat mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal nasional terakreditasi/internasional.
  11. Diseminasi hasil penelitian dengan berpartisipasi pada pameran hasil penelitian yang diselenggarakan tingkat regional/nasional.
  12. Mengkoordinasi pelaksanaan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dan instansi atau lembaga lainnya baik swasta, pemerintah maupun industri.

(4)   UPPM secara eksternal juga berfungsi melakukan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat meliputi:

  1. Jasa konsultasi penelitian secara teknis.
  2. Studi kelayakan (feasybility studies).
  3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),
  4. Analisis Kebijakan Publik.

(5)   Dalam rangka merangsang gairah penelitian, UPPM mengembangkan mekanisme reward dalam bentuk penghargaan kepada peneliti peneliti terbaik di Poltekkes Kemenkes Surabaya yang berhasil dalam publikasi internasional dan penelitian aplikatif-kolaboratif

(6)   UPPM bertanggungjawab terhadap kualitas keilmuan dan pertanggungjawaban finansial penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti baik penelitian kompetitif maupun penelitian kerjasama.

(7)   Struktur organisasi UPPM terdiri atas:

  1. Ketua
  2. Sekretaris
  3. Staf administrasi
  4. Tenaga Ahli

(8)   Ketua UPPM bertanggung jawab kepada Direktur melalui Pudir-1.

Pasal 7

Administrasi Penelitian

(1)   Untuk melaksanakan tugas sehari-hari Ka.UPPM dibantu  staf administrasi yang memiliki fungsi :

a.  melaksanakan urusan administrasi program kegiatan penelitian.

b.  melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data administrasi penelitian dan layanan informasi.

  1. mendokumentasikan hasil-hasil penelitian, serta mempersiapkan bahan-bahan hasil penelitian untuk dipublikasikan.

d.  mengadministrasikan pelaksanaan pelatihan penyusunan proposal, pelatihan penulisan artikel ilmiah, seminar hasil penelitian, kegiatan simposium, kegiatan proseding dan kegiatan ilmiah lainnya

e.  melaporkan seluruh kegiatan administrasi secara transparan.

(2)   Dalam rangka meningkatkan kualitas administrasi penelitian dan kemudahan dalam akses hasil penelitian, UPPM perlu mengembangkan Sistem lnformasi Penelitian yang akan dihubungkan dengan Web-Site LPPM universitas dan atau Poltekkes lainnya.

(3)   Seluruh kegiatan penelitian yang dikoordinasikan oleh UPPM dan dilaporkan Direktur melalui Pudir-1 selanjutnya menjadi data dasar penelitian yang bisa diakses oleh semua pihak, melalui internet.

Pasal 8

Tenaga Ahli, Tenaga Peneliti dan Mahasiswa

(1)   UPPM dapat mengangkat sejumlah tenaga ahli di bidang tertentu sebagai Tim Ahli dengan tugas untuk:

a.  memberi pertimbangan kepada Ketua UPPM dalam pembuatan kebijakan, perencanaan dan pengelolaan penelitian;

b.  melaksanakan pelatihan-pelatihan dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah;

  1. melaksanakan tugas-tugas khusus dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan program penelitian serta kelembagaan penelitian.

d.  Menjadi pakar dalam bidang penilaian dan pembinaan penelitian di lingkup Poltekkes Kemenkes Surabaya.

(2)   Tenaga Ahli pada UPPM disesuaikan dengan Kelompok Bidang Minat (KBM) keilmuan yang ada di Poltekkes Kemenkes Surabaya bisa berasal dari dosen Poltekkes dengan gelar akademik minimal doktor dan atau pakar dari universitas lain akibat adanya nota kerjasama antara Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan institusi tenaga ahli/pakar yang bersangkutan.

(3)   Mahasiswa program DIII dan DIV perlu mendapatkan kesempatan menjadi pembantu peneliti, pada penelitian kompetitif maupun penelitian kerjasama.

BAB IV

PENGAJUAN USULAN, SELEKSI,

PELAKSANAAN, PENDANAAN DAN

PENYEBARLUASAN HASIL PENELITIAN

Pasal 9

Pengajuan Usulan Penelitian

(1)   Usulan penelitian adalah naskah rencana (proposal) penelitian yang ditulis dengan menggunakan format tertentu sesuai dengan pedoman yang berlaku di UPPM Poltekkes Kemenkes Surabaya atau dari pedoman lembaga pemberi dana.

(2)   Pengajuan usulan penelitian adalah prosedur untuk mengajukan suatu usulan penelitian kepada ketua UPPM dan atau lembaga donor/sponsor, dengan tujuan untuk memperoleh persetujuan dan pendanaan.

(3)   Naskah rencana penelitian kompetitif untuk dana dari luar Poltekkes Kemenkes Surabaya, ditanda-tangani oleh ketua peneliti, diketahui dan ditanda-tangani oleh Direktur untuk selanjutnya dikirim ke penyandang dana dalam koordinasi dengan unit UPPM.

(4)   Ketua UPPM wajib memberikan masukan dan paraf pada naskah rencana penelitian kompetitif sebelum ditandatangani oleh Direktur.

(5)   Naskah penelitian kompetitif untuk dana dari Poltekkes Kemenkes Surabaya (RKA K/L) ditanda-tangani ketua peneliti dan diketahui serta ditanda-tangani oleh Kajur, sebelum dikirimkan ke UPPM untuk dilakukan seleksi.

Pasal 10

Tahap- tahap Pengajuan Proposal Penelitian

(1)   Peneliti mengajukan usul penelitian kepada Ketua Jurusan setelah memperoleh masukan dari peers group.

(2)   Usul penelitian yang disetujui Ketua Jurusan dikirim ke UPPM untuk diadakan seleksi dengan mengikuti prosedur dari UPPM.

(3)   Usul penelitian yang sudah lolos seleksi diperbaiki diajukan ke Direktur/ Sponsor untuk proses seleksi lebih lanjut dan mendapatkan biaya.

(4)   Proses yang sama ditempuh peneliti apabila akan melaporkan hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian.

Pasal 11

Seleksi Proposal

(1)   Proposal penelitian dana rutin, yang sumber dananya berasal dari Poltekkes Kemenkes Surabaya, seleksi proposal sepenuhnya dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh UPPM.

(2)   Dalam rangka desentralisasi penelitian, proposal dana mandiri diseleksi sepenuhnya oleh Tim yang dibentuk UPPM.

Pasal 12

Pelaksanaan Penelitian

(1)   Pelaksanaan penelitian adalah kegiatan penelitian yang meliputi enam tahap, yaitu:

  1. penyusunan desain (rancangan) operasional.
  2. pengembangan instrumen penelitian.
  3. pengumpulan data.
  4. pengolahan dan analisis data.
  5. penyusunan laporan hasil penelitian.
  6. publikasi hasil penelitian.

(2)   Keluaran penelitian adalah:

  1. Publikasi dalam Seminar Nasional dan Internasional.
  2. Publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional.
  3. Hak Kekayaan Intelektual.
  4. Buku Ajar ber-ISBN
  5. Kerjasama dengan industri atau instansi lain.
  6. Proseding
  7. Poster

(3)   Berkaitan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian UPPM diberi kewenangan penuh oleh Direktur dan atau penyandang dana agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan skedul yang telah ditetapkan termasuk pelaporan penggunaan anggarannya.

Pasal 13

Pendanaan Penelitian

(1)   Pendanaan penelitian adalah biaya yang diperlukan dalam kegiatan penelitian.

(2)   Sumber dana penelitian berasal dari anggaran rutin, penelitian kompetitif, penelitian hibah, penelitian mandiri maupun penelitian kerjasama.

(3)   Dalam rangka tertib administrasi, pelaporan penggunaan dana penelitian mengikuti jenis pelaporan sesuai dengan asal pendanaan dan unit UPPM diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan.

Pasal 13

Penyebarluasan Hasil Penelitian

(1)   Sebagai salah satu bentuk pertanggung-jawaban peneliti kepada penyandang dana, naskah laporan hasil penelitiannya wajib dibuat sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh penyandang dana dan dikirim kepada penyandang dana sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

(2)   Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban peneliti kepada masyarakat, hasil penelitian wajib dipublikasikan. Bentuk publikasi dari hasil penelitian adalah:

  1. publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi atau internasional.
  2. melakukan diseminasi pada jaringan sistem informasi dan media massa.
  3. mengikuti seminar dan temu karya ilmiah nasional atau internasional.
  4. pemanfaatan untuk keperluan pendidikan dan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan lembaga.
  5. publikasi ilmiah popular pada media cetak ataupun elektronik.
  6. pembuatan buku ajar.
  7. proseding

(3)   Hak untuk publikasi bagi penelitian kerjasama wajib dituliskan dalam kontrak perjanjian penelitian dan diharapkan peneliti mendapatkan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk publikasi bagi peningkatan kariernya, bagi peningkatan ilmu pengetahuan dan manfaat aplikasi praktis bagi masyarakat.

(4)   UPPM melakukan berbagai upaya untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada pihak-pihak yang memerlukan/memanfaatkannya, lewat penerbitan jurnal, kumpulan abstrak, seminar hasil penelitian dll.

(5)   UPPM mengupayakan percepatan peningkatan kualitas jurnal di Poltekkes Kemenkes Surabaya agar bisa terakreditasi.

(6)   UPPM mengkoordinasikan seminar hasil penelitian dan dilaksanakan dalam waktu tertentu untuk menyebarluaskan temuan-temuan hasil penelitian yang terpilih kepada para pengguna (industri, masyarakat, pemerintah daerah dan peneliti yang lain).

BAB V

KERJASAMA PENELITIAN

Pasal 14

Penelitian Kerjasama

(1)   Penelitian kerjasama adalah semua kegiatan penelitian yang dilakukan atas kerjasama dengan lembaga/instansi di luar Poltekkes Kemenkes Surabaya

(2)   Kerjasama dalam bidang penelitian meliputi:

  1. kegiatan penelitian
  2. pengkajian/seminar hasil penelitian
  3. penggunaan hasil penelitian
  4. pelatihan metodologi penelitian, penulisan proposal penelitian dan publikasi ilmiah
  5. penerbitan hasil penelitian
  6. sebagai konsultan penelitian

(3) Kontrak kerja sama penelitian kerjasama dilakukan oleh Direktur.

Pasal 14

Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Pemasaran

Hasil Penelitian

(1)   Setiap temuan hasil penelitian atau ciptaan yang original disarankan untuk didaftarkan ke Dirjen HKI untuk mendapatkan pengakuan resmi yang mempunyai kekuatan hukum.

(2)   UPPM diberi kewenangan oleh Direktur untuk pengurusan HKI dan atau memfasilitasi untuk memperoleh HKI dan hak patent

BAB VI

PENUTUP

Pasal 15

Lain-Lain

Hal-hal lain yang belum tersebut dalam Pedoman Penelitian ini akan diatur tersendiri oleh UPPM sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Poltekkes Kemenkes Surabaya.

-

-

PERATURAN PENGABDIAN MASYARAKAT

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian dari Peraturan

Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

(1)   Peraturan Pengabdian kepada Masyarakat adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya.

(2)   Pengabdian kepada masyarakat adalah pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga, melalui metode ilmiah, langsung kepada masyarakat, dalam upaya memberikan sumbangan demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

(3)   Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan utamanya derajat kesehatan masyarakat.

(4)   Pengabdian adalah pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya.

(5)   Unsur pelaksana adalah UPPM, Jurusan, Program Studi, Dosen dan atau Mahasiswa secara perorangan atau kelompok di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya.

(6)   Tanggung jawab pelaksanaan secara teknis adalah UPPM, sedangkan tanggung jawab secara kelembagaan adalah Pudir-1

Pasal 2

Tujuan Peraturan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah :

(1)   Memberikan pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam mengkoordinasikan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

(2)   Memotivasi dan memfasilitasi civitas akademika Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam mengembangkan kemampuannya untuk menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

(3)   Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UPPM, Jurusan maupun Prodi di lingkup Poltekeks Kemenkes Surabaya agar lebih terarah, terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat internal maupun eksternal kampus.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

Pasal 3

Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

(1)   Direktorat menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan sifat dan jenis pengetahuan dan tujuan pendidikan yang berorientasi pada pemecahan masalah kesehatan di masyarakat.

(2)   Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh UPPM Direktorat, Jurusan, Program Studi, Dosen dan atau Mahasiswa secara perorangan atau kelompok.

(3)   Jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersifat monodisipliner, dan atau antar bidang ilmu pengetahuan (interdisipliner).

(4)   Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat monodisipliner dapat diselenggarakan oleh masing-masing dosen, mahasiswa dan atau Prodi bekerja sama dengan UPPM Poltekkes Kemenkes Surabaya, sedangkan yang bersifat interdisipliner diselenggarakan UPPM.

(5)   Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan cara memanfaatkan dan menerapkan hasil penelitian maupun hasil pendidikan perguruan tinggi.

(6)   Pengabdian kepada masyarakat dikembangkan dalam bentuk pendidikan pelatihan, penerapan IPTEKS dan pelayanan kepada masyarakat, daerah binaan, penyuluhan kesehatan, kaji tindak (action research), KKN dan PKL.

(7)   Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas khususnya di bidang kesehatan masyarakat.

(8)   Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan masukan dari pihak-pihak terkait.

(9)   Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan merujuk pada masalah kesehatan dan kebutuhan nyata dalam masyarakat.

BAB III

PENGELOLAAN PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

Pasal 4

Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

(1)   Pengelolaan dan koordinasi program pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh UPPM Poltekkes Kemenkes Surabaya.

(2)   UPPM menyusun program yang merupakan implementasi dari Program Jangka Panjang (RENSTRA) dan Rencana Program Kerja Pengabdian tahunan (RENOP) yang ditetapkan lembaga Poltekkes Kemenkes Surabaya.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 5

Pengajuan Usulan Pengabdian Kepada Masyarakat

(1)   Usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diajukan dengan format tertentu sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh UPPM Poltekkes Kemenkes Surabaya.

(2)   Usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Direktorat dan atau pihak di luar Direktorat harus diketahui/ditanda-tangani oleh Ketua UPPM dan Direktur.

(3)   Penilaian usulan pengabmas dilakukan oleh Tenaga Ahli yang diangkat oleh Direktur berdasarkan pertimbangan Ka.unit UPPM.

(4)   Tenaga Ahli terdiri dari dosen dan atau pakar dari pihak luar sesuai dengan substansi kepakaran pengabdian kepada masyarakat yang diajukan.

(5)   Usulan yang telah di nilai dan dinyatakan lulus oleh tim ahli dapat diajukan kepada Direktorat dan atau penyandang dana oleh UPPM.

(6)   Penandatanganan kontrak proposal/usulan Pengabmas yang didanai oleh pihak luar/sponsor dilakukan oleh Direktur.

Pasal 6

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pengabdian kepada Masyarakat

(1)   Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan usulan (proposal) yang sudah lulus seleksi dari tim ahli.

(2)   Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi yang di bentuk oleh Ka.Unit UPPM atau tim monitoring dan evaluasi yang diangkat oleh penyandang dana.

(3)   Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib melaksanakan saran-saran yang diberikan oleh tim monitoring dan evaluasi untuk lebih memberikan kemanfaatan bagi kelompok sasaran.

Pasal 7

Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat

(1)   Pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berasal dari Direktorat dan pihak mitra penyandang dana.

(2)   Direktorat wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara proporsional dengan unsur tri dharma yang lain dengan memperhatikan proporsional anggaran dan berbasis Prodi.

Pasal 8

Pertanggung-jawaban Kegiatan

Pengabdian kepada Masyarakat

(1)   Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertanggung-jawabkan kegiatannya kepada Direktur dan atau pihak penyandang dana rnelalui Direktur yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada UPPM.

(2)   Format laporan kegiatan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh UPPM dan atau format dari penyandang dana.

(3)   Sebelum laporan kegiatan disampaikan kepada penyandang dana, wajib diseminarkan dalam kalangan terbatas yang dihadiri oleh para pakar dibidangnya.

(4)   Untuk kepentingan pertanggung-jawaban kepada publik dan penyebarluasan informasi, hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam bentuk poster, seminar, workshop atau kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 9

Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat

(1)   Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, UPPM Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat melakukan kerjasama dengan lembaga dan atau instansi pemerintah maupun swasta (pihak mitra).

(2)   Kerjasama dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan berdasarkan kontrak kerjasama antara UPPM atas nama Direktorat Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan pihak mitra.

(3)   Kerjasama dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk:

  1. Pengembangan Teknologi
  2. Pemanfaatan Teknologi
  3. Pelatihan
  4. Pengembangan Kewirausahaan
  5. Pemantauan dan Evaluasi Program

(4)   Kontrak kerjasama dimaksud dalam ayat (2) mengacu kepada Memorandum of Understanding (MoU) yang ditanda-tangani oleh Direktur dan Kontrak Kerjasama operasionalnya ditandatangani oleh Pudir-1.

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 10

Dokumen Penjaminan Mutu

(1)   Dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat, perlu disusun suatu standar yang menjadi ukuran dalam pelaksanaan dan penjaminan mutu.

(2)   Untuk menjamin mutu pengabdian kepada masyarakat, perlu disusun suatu standar yang menjadi ukuran dalam pelaksanaan dan penjaminan mutu.

(3)   UPPM bekerja sama dengan unit penjaminan mutu harus membuat standar mutu dan prosedur mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 11

Pelaksanaan Penjaminan Mutu

(1)   Sistem penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh unsur pelaksana yang dibentuk oleh unit penjaminan mutu bekerja sama dengan UPPM.

(2)   Unit penjamiman mutu dapat melakukan audit mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk memeriksa apakah semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat sudah sesuai dengan komitmen dan aturan tertulis yang ada dalam dokumen penjaminan mutu.

(3)   Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diaudit secara internal oleh tim auditor internal.

(4)   Hasil temuan tim auditor internal yang berupa permintaan tindakan perbaikan (Corrective Action Request – CAR) harus dilaporkan pada UPPM.

(5)   UPPM harus menindaklanjuti CAR dari tim auditor internal untuk perbaikan berkelanjutan (continues improvement).

BAB VI

PENUTUP

Pasal 12

Penutup

(1)   Peraturan akademik bidang pengabdian kepada masyarakat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya

(2)   Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan keputusan tersendiri.